Kado Akhir Tahun Untuk KPK

          Kemaren, Selasa (29/12), Presiden Joko Widodo meresmikan gedung baru KPK. Gedung yang dibangun sejak tahun 2013 itu berlokasi di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Gedung itu dibangun dengan menggunakan anggaran tahun jamak yakni pada 2013 sebesar Rp 40,8 miliar; 2014 sebesar Rp 110,1 miliar; serta 2015 sebesar Rp 74,83 miliar. Gedung baru KPK dibangun lantaran kantor lama berlantai sembilan di Kuningan, Jakarta Selatan, tidak mampu menampung jumlah pegawai lembaga antikorupsi yang terus membengkak. Saat ini, jumlah pegawai KPK mencapai 1.000 orang lebih. KPK pun menyediakan lahan seluas 8.000 meter persegi untuk proyek gedung itu. Bangunan yang tak jauh dari gedung lama komisi antirasuah itu terdiri atas 16 lantai.

Seperti halnya kantor KPK saat ini, setiap lantai akan dibagi sesuai dengan direktorat masing-masing. Di gedung itu, ada pula ruangan khusus untuk penyelidikan dan penyidikan. Selain untuk operasional, di bagian samping gedung dibangun penjara bagi koruptor dengan kapasitas sebanyak 50 orang. Rinciannya, 40 ruang untuk pria dan 10 ruang untuk wanita. Fasilitas penjara tak akan jauh berbeda dengan fasilitas yang ada saat ini. Ruang sel penjara di gedung KPK saat ini memiliki luas 2 x 3 meter. Isinya hanya ada tempat tidur seluas 0,9x1,8 meter, lemari, dan exhaust fan. 

Gedung KPK yang peresmiannya dihadri oleh mantan presiden B.J Habibi dan Susilo Bambang Yudoyono, para mantan pimpinan KPK seperti Abraham Samad, Bambang Wijayanto itu menjadi kado akhir tahun yang sangat istimewa bagi KPK.  Apalagi, sebelumnya telah dilantik kepemimpinan KPK yang baru yang dikomandoi oleh Agus Rahardjo. Pemerintan mewakili rakyat memberikan kado istimewa kepada KPK tentu sangat beralasan. Disamping karena kebutuhan dan tuntutan, kado istemewa itu dapat dipahami sebagai apresiasi positif terhadap kinerja KPK selama ini. Lembaga super body  itu telah mendapat kepercayaan yang tinggi dari rakyat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kepercayaan rakyat yang ada harusnya akan selalu dijaga oleh para pimpinan KPK yang baru. Kepercayaan rakyat akan menjadi spirit yang bisa mendatangkan energi positif, menghadirkan kekuatan maha dahsyat dalam memberantas korupsi di tanah air.

Kado awal tahun

          Kado akhir tahun  itu idealnya dibalas dengan kado awal tahun dari KPK untuk rakyat. Rakyat menaruh harapan sangat besar tentang itu dari KPK. Kado awal tahun itu berupa gebrakan, terobosan dari kepemimpinan KPK yang baru. Mereka diharapkan lebih tegas,  berani dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Mereka harus menjawab keraguan publik selama ini. Awal tahun menjadi momentum penantian rakyat terhadap kinerja awal Agus Rahardjo dan pimpinan KPK lainnya.

          Terkait dengan keraguan publik, Peneliti PSHK Miko Susanto Ginting  menilai, untuk periode kali ini publik perlu melakukan ekstrapengawasan terhadap KPK. Sebab, sejumlah komisionernya sejak awal dicurigai tidak berkomitmen dalam penguatan KPK secara kelembagaan dan pemberantasan korupsi. Seharusnya pemilihan pimpinan baru KPK dapat memberikan harapan baru terhadap penguatan KPK dan masa depan pemberantasan korupsi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, dari komposisi pimpinan yang terpilih justru mengarah pada kondisi KPK yang mengkhawatirkan, (http://sp.beritasatu.com/)

          Masih banyak tunggakan pekerjaan di KPK yang harus diselesaikan. Tunggakan pekerjaan itu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar bagi pimpinan KPK yang baru. Masih banyak perkara-perkara KPK di penyidikan maupun di penuntutan belum tuntas. Sebut saja kasus tangkap tangan Dewi Yasin Limpo, kasus korupsi e-KTP, tindaklanjut penanganan perkara korupsi Bank Century, dan yang terbaru perkara RJ Lino.

          Untuk memenuhi harapan rakyat itu, menurut hemat saya, pimpinan KPK, pertama, harus fokus, lurus ke depan dalam memberantas korupsi. Jangan menengok kanan-kiri karena akan melihat berbagai kepentingan yang akan mempengaruhi atau mengintervensi. Lihatlah semata-mata hanya penegakan hukum yang adil. Tidak lebih. Penegakan hukum harus murni untuk tujuan hukum, bukan karena kepentingan politik atau lainnya. Jangan merasa berhutang budi kepada anggota DPR. Itu akan menjadi pintu masuk pada kepentingan politik praktis. Bila demikian, pemberantasan korupsi akan hanya menjadi lipstik politik belaka. Pemberantasan korupsi pun akan mengikuti irama kepentingan politik. Itu menjadi sangat berbahaya.

          Kedua, mereka dituntut untuk ekstrahati-hati. Jangan sampai KPK seperti enam tahun terakhir, setiap periode ada saja isu tak sedap hingga pimpinannya tersandung kasus hukum dari Antasari Azhar, Abraham Samad, hingga Bambang Widjojanto.

          Ketiga, berbalik badanlah, memfokuskan penindakan daripada pencegahan. Seperti diketahui oleh khalayak, kelima pimpinan KPK yang baru, semua berpandangan dan bertekad akan menitikbertakan pada pencegahan seperti disampaikan dalam proses seleksi beberapa waktu yang lalu. Tekad itu harus diubah. Korupsi di Indonesia sangat kronis. Maka dibutuhkan pemberantasan sampai ke akar. Dan itu sesuai nama dan semangat kelahiran KPK.

          Akhir kata, kado akhir tahun dari rakyat berupa gedung baru dan mega yang dibangun dengan  APBN harus dibalas dengan kado di awal tahun 2016 oleh pimpinan KPK. Kado awal tahun untuk rakyat itu harus menggembirakan, jangan mengecewakan. Gebrakan, penuntasan kasus-kasus besar akan dianggap kado balasan yang dinannti oleh seluruh rakyat Indonesia dari pimpinan KPK yang baru. Kita tunggu gebrakannya. Wa Allahu Alam

          

Maulid, Natal, dan Semangat Kebersamaan

          Maulid dan natal memiliki arti yang sama, yaitu hari kelahiran. Dalam Wikipedia Eksiklopedia Bebas, Maulid Nabi Muhammad SAW kadang-kadang Maulid Nabi atau Maulud saja (bahasa Arab: mawlid an-nabī), adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Kata maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara subtansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW.

          Sedangkan natal (dari bahasa Portugis yang berarti "kelahiran") adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember; dan kebaktian pagi tanggal 25 Desember. Beberapa gereja Ortodoks merayakan Natal pada tanggal 6 Januari (lihat pula Epifani). Dalam tradisi barat, peringatan Natal juga mengandung aspek non-agamawi. Beberapa tradisi Natal yang berasal dari Barat antara lain adalah pohon Natal, kartu Natal, bertukar hadiah antara teman dan anggota keluarga serta kisah tentang Santa Klaus atau Sinterklas. (https://id.wikipedia.org)

          Secara kebetulan pada tahun ini maulid dan natal jatuh pada hari yang hampir bersamaan. Maulid jatuh pada tanggal 24, Natal pada tanggal 25 Desember. Lebih jauh, bila melihat sejarah agama, Islam dan Kristen memilki kedekatan yang sangat khusus. Keduanya merupakan agama samawi, yakni agama yang berasal dari langit yang dibawah oleh para rasul. Dilihat dari sejarah kemanusaian, penganut keduanya berasal dari satu garis keturunan yakni nabi Ibrahim as. Mayoritas muslim (Baca:bangsa Arab) merupakan keturunan dari nabi Ismail as, putra nabi Ibrahim as dengan Siti Hajar. Sementara keturunan nabi Ishak as yang merupakan putra nabi Ibrahim as dengan Sarah mayoritas beragama Kristiani. Mereka dikenal sebagai bangsa Yahudi dan Nasrani.

Kemudian dalam Islam ada yang disebut “Ulul Azmi” yaitu nabi pilihan yang memiliki keteguhan hati yang sangat tinggi dalam menyebarkan agama. Ulul Azmi terdiri dari lima orang. Baik  Isa as, maupun Muhamad SAW adalah nabi Ulul Azmi disamping Ibrahim, Nuh, dan Musa. Dalam Islam pun  diyakini bahwa Isa as akan turun kembali ke bumi bersama Imam Mahdi sebagai juru selamat, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran di muka bumi pada akhir zaman.

Semangat kebersamaan

          Sangat menarik, ketika Al Quran mengajak bangsa Yahudi dan Nasrani,  "Hai Ahli Kitab, marilah  kepada suatu kalimat  yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak  sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri “. (QS:03:64)

          Ayat di atas dapat dipahami sebagai ajakan menjaga semangat kebersamaan dengan Ahli Kitab karena adanya (banyak) kesamaan dengan mereka. Ahli Kitab  adalah sebutan bagi umat Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Qur'an. Dinamakan demikian karena Allah telah mengutus nabi-nabi yang membawa kitab suci yaitu Taurat melalui Nabi Musa dan Injil melalui Nabi Isa. Karenanya, semangat kebersamaan itu harus senantiasa dijaga bersama. Tidak ada alasan bagi kita, sesama penganut agama samawi untuk mengedepankan perbedaan, menciptakan permusuhan, konflik.

          Menurut hemat saya, untuk mengembangkan semangat kebersamaan, ada beberapa point penting yang harus dipahami dan dilakukan bersama, pertama, mengedepankan kesamaan, mengesampingkan perbedaan. Tak bisa dipungkiri, perbedaan memang ada. Tapi perbedaan harus dicarikan titik temu, tidak dipertentangkan secara konfrontatif. Kita semua harus  mendahulukan kesamaan daripada perbedaan-perbedaan yang ada. Kesamaan lebih banyak dibanding perbedaan. Kesamaan pada hal prinsip dan uniiversal yang mustinya lebih diprioritaskan daripada perbedaan pada hal-hal kecil.

          Kedua, mengembangkan dialog, menghindari kekerasan fisik. Dialog harus selalu dilakukan terutama oleh tokoh agama. Teladan dari mereka akan sangat berpengaruh positif pada umat di bawah. Kesejukan yang ditampilkan antara tokoh agama menjadi sprit kebersamaan di akar rumput. Selain itu, menghindari kekerasan pada  setiap penyelesain masalah di lapangan juga menjadi keharusan. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan. Hanya sikap membuka diri, dialog,  musyawarah, saling menghargai dan menghormati yang akan memberikan solusi dan mengantarkan pada titik temu. Sikap tersebut merupakan inti toleransi yang harus dilakukan  oleh umat beragama. Terkait toleransi,  lewat akun Twitter @jokowi, Kamis (24/12),  Presiden Jokowi menulis,  bersikap baik kepada semua orang, bukan hanya dengan yang seiman. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini ungkapan sekaligus ajakan agar kita selalu bersikap toleran terhadap segala perbedaan yang ada.

          Ketiga, membiasakan hidup bersama dalam perbedaan dan kemajemukan. Sebagai umat beragama,  kita diajarkan untuk mengembangkan kerja sama, gotong royong, saling membantu dalam mengatasi setiap permasalahan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi kita hidup di NKRI yang masyarakatnya mejemuk. Bukankah Bineka Tunggal Ika adalah filosofi hidup kita semua yang harus selalu dijungjung tinggi?

          Walhasil, baik Maulid maupun Natal adalah harinya para pecinta yang menghormati dan memuliakan apa yang dicintainya. Mereka adalah para pecinta kedamaian, kerukunan, dan kebersamaan dalam hidup. Kedekatan hari Maulid dan Natal menjadi momentum tersendiri, yang dirasa istimewa. Kedekatan itu memberi pesan bahwa kita semua adalah bersaudara, sesama umat beragama, sesama manusia yang harus senantiasa menebar cinta, kasih sayang pada yang lain. Maulid dan Natal pada tahun ini seyogyanya mempertebal semangat kebersamaan kita semua, bangsa Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhamad SAW, selamat Natal dan Tahun baru. Semoga kehidupan kita semua ke depan lebih baik. Wa Allahu Alam.

Liburan Sekolah, Kemana?

          Terhitung mulai kemaren (21/12),  anak-anak kita akan memasuki masa liburan sekolah. Tidak sedikit, orang yang bingung mengisi waktu liburan anak. Liburan sekolah akan kemana? Digunakan untuk apa? Liburan sekolah adalah masa kekosongan kegiatan akademik di sekolah.  Waktunya biasanya berkisar dua sampai tiga mingguan. Dalam kurun waktu dua atau tiga minggu  mereka diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan di  luar sekolah. Mereka diberi kepercayaan untuk memilih kegiatan apa yang akan dilakukan.  Sebenarnya berlibur  bukan berarti berhenti belajar tapi memberi kebebasan penuh kepada peserta didik untuk belajar dengan cara mereka sendiri yang tentu berbeda dengan yang ada di sekolah. Oleh karenanya semestinya kegiatan yang mereka pilih harus menganudung pembelajaran dan pendidikan. Disinilah peran orang tua membimbing anak mencari kegiatan yang positif  dan bermanfaat buat mereka. Namun tidak semua orang tua tanggap terhadap hal ini. 

           Untuk mengatasi kesulitan di atas, diperlukan wawasan, pengetahuan orangtua. Sehingga  momen liburan yang ada dapat dipergunakan secara baik dan efektif. Kurangnya wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai alternatif kegiatan liburan yang bermanfaat dapat membuat anak kehilangan fungsi utama  atau tujuan libur.  Bukan tidak mungkin,  liburan justru memunculkan rasa jenuh, menurunkan kesegaran tubuh anak. Misalnya anak menjadi terbiasa bermalas-malasan, menonton televisi sepanjang hari.

Bagaimana liburan yang positif?

     Menjadi tanggung jawab orang tua memprogram kegiatan berlibur untuk anaknya. Banyak pilihan aktiviitas atau kegiatan dalam mengisi liburan sekolah diantaranya, pertama, Belanja  buku.  Semasa liburan merupakan waktu tepat mengajak anak ke tokoh buku, atau memberi kepercayaan sepenuhnya kepada mereka. Kita hanya memberikan uang kepada mereka untuk berbelanja  buku ke toko buku. Lebih menarik, perintahkan mereka ke toko buku yang ada di super market. Bagi mereka yang berkantong tipis cukup mengajak anak-anaknya melihat-lihat judul-judul buku, dengan menanmkan kecintaan kepada buku. Sekaligus mengajarkan betapa mahalnya ilmu itu. Banyak anak didik kita yang tidak menghargai buku. Terbukti buku-buku paket yang ada di sekolah nyaris menjadi lempar-lemparan, dibuat mainan, dirobek seakan buku tak ada nilainya.

Kedua, mengunjungi pertpustakaan. Boleh sekali-kali kita mengajak mereka ke perpusatakaan. Bagi mereka yang ada di perkotaan bisa ke perpustakaan daerah, atau perpustakaan wilayah. Bagi yang jauh, bisa mengunjungi perputakaan yang dikelolah sekolah, masjid, mushollah, kelurahan, atau bahkan RT sekalipun. Bisa juga ke perpustakaan pribadi dengan bersilaturrahmi ke tokoh masyarakat yang mempunyai koleksi buku lebih. Tugas orang tua mengarahkan mereka agar mereka cinta membaca dan hobi berpetualangan mencari ilmu. Bagus bila orang tua memberi tema buku apa yang harus dicarii dan dibaca.

Ketiga, Wisata Religi. Mengunjungi tempat yang memiliki nilai agamis seperti masjid-masjid tua dan bersejarah, makam para wali, pesantren, panti asuhan atau yang lain dapat memberi pengalaman, sesuatu yang berbeda bagi anak. Ini baik, sangat positif bagi mereka. Paling tidak mereka bisa mempelajari sejarah ke-Islaman seperti sejarah para wali, masjid-masjid, atau pesantren. Tidak perlu pergi yang jauh-jauh. Cari yang terjangkau oleh kita, yang penting tujuan dan nilainya tercapai. Percuma wisata jauh semisal ziarah walisongo kalau kita tidak memnanamkan nilai-nilai yang agamis, edukatif.

Keempat, study Banding. Ajak mereka mengunjungi sekolah lain baik yang setingkat atau diatasnya. Misal bagi mereka yang mempunyai anak kelas 6 SD/MI boleh kita ajak studi banding ke SMP/MTs atau mungkin pesantren. Hal seperti ini menjadi motivasi  untuk belajar lebih semangat lagi.

Kelima, wisata Kuliner. Mengajak anak menjajaki makanan juga perlu. Memperkenalkan mereka makanan khas daerah, bagaimana cara membuat dan menyajikanya, atau sekedar membedakan berbagai makanan yang ada.

Keenam, rekreasi edukatif. Rekreasi merupakan pilihan yang banyak dinikmati oleh anak saat liburan sekolah. Tapi sebaiknya kita harus bisa mengarahkan ke tempat rekreasi yang bernilai edukatif misalnya ke kebun binatang, mengenal dan mempelajari berbagai jenis binatang. Laut juga bisa untuk mengenalkan. Mempelahari  betapa besar  kekeuasaan Allah SWT. Hindari ke tempat yang membuat mereka lupa diri.

Ketuju, silaturahmi. Yang paling mudah dilakukan ialah mengajak anak bersilaturrahmi ke orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita seperti keluarga, guru, kyai atau lainnya yang memiliki hubungan khusus dengan kita atau anak.

          Beberapa alternatif di atas bisa dipilih untuk mengisi liburan sekolah anak kita. Dan orang tua yang bijak pasti sudah memiliki agenda khusus untuk mengisi liburan sekolah anak mereka. Dengan mengisi kegatan seperti di atas, liburan sekolah dapat  melahirkan semangat  baru bagi anak  dalam belajar. Orang tua harus memahami hal itu agar liburan sekolah mencapai maksud dan  tujuanya. Sebagai orang tua jangan acuh tak acuh dengan persoalan anaknya termasuk memikirkan bagaimana mengisi liburan sekolah untuk mereka. Bukankah mereka adalah pendidik pertama dan utama bagi anak? Orang tua idealnya mendampingi liburan anaknya, tapi bila tidak bisa (mungkin karena kesibukan) paling tidak memfasilitasi. Ini bagian dari bentuk tanggung jawab mereka. Wa Allahu Alam

Tentang Sekolahnya Manusia

          Beberapa hari yang lalu, saat pembagian buku raport di sekolah,  saya menyaksikan perdebatan seorang wali murid dengan guru kelas anaknya. Orang tua siswa menanyakan tentang rangking anaknya. Guru menjelaskan bahwa buku raport yang sekarang tidak tercantum kolom untuk penulisan ranking. Wali siswa tersebut keukeuh ingin mengetahui, meminta ranking anaknya. Setelah perdebatan kecil, guru pun mengalah. Ia membongkar kembali daftar nilai peserta didiknya. Ia menghitung, kemudian menentukan ranking anak tersebut.

          Sebagian besar orang tua nampaknya masih menggunakan paradigma lama, yang memandang perankingan itu penting. Ranking dijadikan alat ukur untuk mengetahui posisi anak dalam kelas. Apa termasuk yang pintar, yang bodoh atau yang biasa-biasa saja. Bagi yang sepuluh besar, terutama tiga besar dikategorikan siswa berprestasi, pandai, cerdas. Bagi sepuluh terakhir,  dipandang sebagai siswa bodoh. Dan yang di tengah, dianggap yang biasa saja. Dalam paradigma pendidikan yang mutakhir  itu semua tak berlaku. Ranking dianggap tidak perlu. Ranking itu tidak manusiawi. Sekolah yang memberlakukannya dianggap bukan sekolahnya manusia.

          Di Indonesia, istilah sekolahnya manusia digagas dan dikembangkan oleh Munif Chatib, seorang pakar dan konsultan pendidikan. Directure Next Wordview, sebuah lembaga konsultan dan pelatihan pendidikan itu merupakan pakar multiple intelgences. Munif Chatib telah berhasil menerapkan Multiple Integences Researc (MIR) di Indonesia. Lulusan pertama studii Distance Learning di Oceanside California USA yang dipimpin Bobbi DePorter itu bertekad untuk merubah sekolah-sekolah Indonesia dari sekolahnya robot menjadi sekolahnya manusia.

          Sekolahnya manusia ialah  sebuah istilah untuk sekolah-sekolah yang secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran anak secara manusiawi atau tegasnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusian universal. Sekolah yang menawarkan kebahagian peserta didik dalam kelas karena guru dan metode yang digunakan sangat menyenangkan, tidak menjenuhkan apalagi menyulitkan. Sekolah yang menghargai semua bakat yang dimiliki peserta. Sekolah yang memperlakukan peserta didik secara sama., tidak membedakan satu dengan yang lain. Tidak membedakan  yang bodoh dengan yang pandai karena sekolahnya manusia beranggapan bahwa semua anak pandai dan cerdas sesuai bakatnya masing-masing. Sekolah yang semua elemen di dalamnya membawa pesan dan spirit yang merangsang semangat belajar peserta didik. Lantas bagaimana kriteria atau ciri sekolahnya manusia itu? Berikut beberapa hal yang membedakan sekolahnya manusia, pertama, sekolahnya manusia meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki kecerdasan majemuk mengikuti teori multiple intergeces. Sebuah teori yang terakhir di kembangkan oleh Dr Howard Gardner (1983), pemimpin Project Zero Harvard University yang telah mengubah makna kecerdasan dari pemahaman sebelumnya. Perubahan itu terlihat jelas pada tiga paradigma mendasar yaitu : 1)Kecerdasan tidak dibatasi oleh tes formal. Sebab setelah diteliti ternyata kecerdasan itu selalu berkembang dinamis, tidak statis.Tes yang dilaksanakan saat ini pasti tidak mencerminkan kecerdasaanya sebulan, setahun mendatang dan seterusnya. 2)Kecerdasan itu multidemensi dan selalu berkembang. Sampai saat ini Dr Howard Gardner telah menemukan 9 ranah kecerdasan. Berikut diantaranya kecerdasan Linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, Kecerdasan kinestetis, kecerdasan naturalis. 3)Kecerdasan itu sebuah proses discovering ability. Kecerdasan lebih dititikberatkan pada proses untuk mencapai kondisi akhir terbaik. Kadang seoarang menemukan kondisi akhir terbaiknya di saat usia sudah tidak mudah lagi. Penulis novel terbaik dunia, J.K Rowling menemukan kondisi terbaiknya sebagai penulis pada usia 43 tahun. Sementara Sayyid Muhamad Husein Thabathaba’i dari Iran menemukan kondisi terbaiknya dalam menghafal dan memahami makna Al quran pada usia 5 tahun. Ia memperoleh gelar dokter kehormatan Al Quran dari salah satu universitas di  Inggris pada usia muda, 7 tahun.

Sekolahnya manusia memeperlakukan semua anak didiknya sebagai sang juara di bidang dan sesuai bakatnya masing-masing. Tugas guru dan sekolah untuk menggali, menemukan,  serta mengembangkan bakat (baca:kecerdasan yang dimiliki) setiap anak. Kemudian mengantarkannya pada kondisi terbaiknya. Bagi sekolahnya manusia tidak ada siswa bodoh.

          Kedua, di sekolahnya manusia gurunya merupakan the best teacher. Yaitu para pendidik dan pembimbing yang berperan sebagai fasilitator dan katalisator, memperlakukan peserta didik sebagai subyek bukan obyek serta melaksanakan proses belajar mengajar dengan the best proccess. Yakni proses belajar mengajar  yang berkualitas dan menyenangkan untuk semua kondisi dengan multi strategi. The best teacher adalah guru-guru yang terbebas dari virus 3 T yaitu  1)Talking time, guru yang menggunakan metode ceramah sepanjang masa, tidak  pernah menggunakan metode lain. Guru yang menyelenggarakan pembelajaran searah dari guru ke murid. Guru yang menghabiskan 80%  jam pelajaran, sedang sisanya diberikan ke peserta didik untuk mengerjakan latihan, menulis PR. Peserta didik tidak diberi keluasaan untuk berbicara, beraktivitas. 2) Task analysis, guru yang mengajar langsung ke materi, tidak  terbiasa menjelaskan kegunanaan, penerapan, atau urgensi materi yang akan diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, semua dari kita mungkin bisa mengerjakan soal tentang pohon faktor, tapi bila ditanya untuk apa pohon faktor itu? Kita tak bisa menjawab. Kerena guru kita dulu tidak menjelaskannya. 3) Traking, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan kognitifnya. Contoh, kelas terbagi ke A, B, C. Kelas buat mereka yang pandai, kelas B yang sedang, kelas C yang bodoh. Contoh lain adalah kelas akselerasi yaitu kelas khusus yang diperlakukan berbeda dengan kelas lainnya.

          Ketiga, sekolahnya manusia memperlakukan peserta didik secara sama. Tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang pandai dan yang bodoh. Di sekolahnya manusia tidak mengenal ranking bagi peserta karena ranking menciptakan kasta dalam pergaulan sosial di sekolah dan melahirkan sikap membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Di sekolahnya manusia semua mata pelajaran dipandang sama. Tidak mengenal mata pelajaran berkelas elit yang didewakan seperti anggapan orang banyak terhadap pelajaran matematika dan IPA. Sebaliknya pelajaran yang selama ini dianggap ecek-ecek seperti kesenian diperlakukan secara proposional.

          Keempat, sekolahnya manusia mendefinisikan prestasi sebagai tindakan meraih, menyelesaikan, menacapai dangan usaha dan kinerja yang sukses. Prestasi bukan dilihat dari hasil akhir tapi lebih sebagai sebuah proses yang berkualitas. Sekolahnya manusia menjadikan peserta didik bintang, juara, berprestasi pada bakat dan kemampuan mereka masing-masing.

          Akhir kata, Sekolahnya manusia adalah sekolah yang memperlakukan peserta didik layaknya seorang manusia. Peserta didik diperlakukan, didekati, dipandang secara sama.  Tidak ada kasta dalam sekolahnya manusia. Semua peserta didik dianggap pandai, cerdas,  juara. Hal tersebut tentu sesuai bakat dan minat yang ada pada masing-masing peserta didik. Di sekolahnya manusia tak ada peserta didik yang bodoh. Karena Tuhan tak pernah menciptakan produk gagal. Wa Allahu Alam

Politik Gaduh DPR, Catatan Akhir Tahun

          Politik diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.  Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sedangkan gaduh dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai rusuh dan gempar karena perkelahian (percecokan dan lainnya), keributan dan hura-hura. (http://kbbi.web.id/gaduh)

          Melihat arti dua kata di atas, politik gaduh dapat dipahami sebagai ribut-ribut memperebutkan dan meraih kekuasaan, jabatan, kepentingan baik secara konstitusional maupun non konstitusional. Istilah politik gaduh di tanah air baru muncul di era pemerintahan Jokowi-JK. Istilah “politik gaduh” dikenal publik setelah presiden Jokowi meminta kepada DPR, para politisi,  semua pihak untuk tidak selalu menciptakan kegaduhan politik. Sebab, menurut presiden, kegaduhan akan memecah konsentrasi, energi, juga waktu dalam bekerja, menjalankan roda pemerintahan.

          Peringatan Presiden  Jokowi itu tentu bukan tanpa alasan. Di mata Jokowi, pergulatan, dinamika politik di gedung DPR sebagai simbol rumahnya poltisi sudah melampaui batas kewajaran. Jokowi menyebutnya gaduh. Sejak pelantikan, mereka membuat kegaduhan, berebut kepemimpinan, alat kelengkapan dewan dan lainnya. Berbulan-bulan Koalisi Merah Putih  (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bergelut dalam kegaduhan, keributan, perkelahian. Mereka tak ubahnya anak TK berebut mainan, meminjam istilahnya Gusdur. Mereka saling jegal, saling memojokkan  sampai ada wacana  DPR tandingan. Kegaduhan mereka tak sebatas bahasa verbal tapi sudah pada kekerasan fisik seperti adu jotos, membanting meja, melempar botol air minuman dan lainnya.

Kegaduhan selama 2015

          Saya mencatat sepanjang tahun 2015, kinerja DPR RI jauh jauh dari kata memuaskan kalau tidak mau menyebut mengecwakan. Bahkan sebagian kalangan berkeyakinan bahwa kinerja anggota DPR periode ini sebagai yang terburuk. Itu dapat diukur dari legislasi sebagai salah satu fungsi dewan. Selama tahun 2015, bahkan sejak dilantik, DPR hanya mengesahkan tiga undang-undang. Itu pun dua diantaranya berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang tak banyak menguras energi dan waktu, hanya mengesahkan. Satu UU merupakan hasil jerih payah mereka, menunjukkan betapa mereka makan gaji buta selama setahun. Akibatnya, DPR menjadi lumpuh dan tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya dengan baik bagi pemerintahan Jokowi-JK.

 Kegaduhan politik telah mempertontonkan perilaku politik anggota DPR yang tak santun kepada rakyat Indonesia. Menurut peneliti FORMAPPI, Lucius Karus, kinerja buruk tersebut tak lepas dari pertikaian dan tarik menarik kepentingan politik berkepanjangan antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). (http://korankota.co.id/)

          Waktu dan energi anggota dewan yang terhormat itu habis dalam kegaduhan, keributan politik dengan isu-isu yang dimunculkan oleh mereka sendiri. Berikut saya mencatatnya sebagiannya,  pertama,  isu pemilihan kepala daerah. Tarik ulur apakah kepala daerah dipilih langsung atau dipilih DPRD menjadi polemik di akhir tahun 2014 dan mengawali kegaduhan di awal tahun 2015. Tarik ulur itu dipahami oleh rakyat bukan karena kepentingan bangsa dan negara tapi semata-mata untuk kepentingan kepentingan kelompok masing-masing. Konflik berkepanjangan itu berakhir dengan disahkannya UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tertanggal 20 Januari 2015.

          Kedua, terkait dana aspirasi. Dana aspirasi adalah  dana pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk daerah mengacuh pada aspirasi setiap anggota DPR. Setiap anggota DPR akan mengusulkan aspirasi pembangunan di dapilnya, dianggarkan setiap anggota sebesar 20 miliar.  Dana aspirasi diusulkan oleh fraksi Partai Golkar. Awalnya sejumlah fraksi seperti Demokrat, PPP, PAN, PDIP, Gerindra, PKS, Hanura menolak, tapi dalam rapat Badan Anggaran pada tanggal 15 Juni 2015, tak satu fraksi pun yang menolak, dana aspirasi akhirnya menjadi usulan resmi. Dana aspirasi mendapat penolakan keras dari rakyat, tapi anggota DPR tak menggubrisnya. Mereka buta mata, buta hati demi 20 miliar per anggota. Padahal DPR tidak dalam kapasitas sebagai ekskutor (baca:pelaksana) anggaran seperti ditegaskan Undanng-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2.

          Ketiga, proyek megah DPR. Usulan atau tepatnya wacana internal DPR tentang proyek megah itu sempat menjebak Presiden. Jebakan Bath Man itu dengan cerdas dipahami oleh Jokowi. Di tengah kemerian HUT RI ke 70, Presiden Jokowi batal menandatangani prasasti Penataan Kompleks Parlemen yang diminta DPR usai pemyampaian pidato kenegaraan tentang nota keuangan RAPBN 2016 pada 14 Agustus 2015. Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto dalam sambutannya meminta Presiden meneken prasasti. Tapi, ketika mengunjungi museum, Jokowi tak membubuhkan tanda tangan. Ia hanya melihat-lihat proyek tersebut bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pimpinan DPR selama sekitar 15 menit.

          Keempat, sidang etik papa minta saham. Berawal dari dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport oleh Setya Novanto, Ketua DPR itu telah membuat rakyat geram, marah, dan kecewa pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya persoalan yang sebenarnya sangat gamblang, mudah diputuskan karena bukti yang terang benerang dibuat rumit. Mereka berputar-putar, berlogika dengan mengesampingkan akal. Hampir dua bulan energi bangsa ini terkuras untuk kasus ini.

Saran

          Sebagai komuntas terdidik, terpilih serta terhormat, anggota DPR selayaknya menjadikan kinerja tahun pertama yang buruk ini menjadi pelajaran. Bahwa kegaduhan politik hanya membuang waktu, energi. Harus dipahami masih banyak persoalan bangsa dan negara yang lebih membutuhkan perhatian dan konsentrasi DPR soal legislasi misalnya. Berdasarkan catatan, ada 160 RUU yang harus dibahas, disahkan oleh DPR. Bila kinerja mereka hanya membuat kegaduhan, dipastikan nasib RUU tersebut akan terbengkalai. (http://www.dpr.go.id/)

          Akhir kata, sebagai lembaga yang mewakili rakyat,  DPR seharusnya meletakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan  golongan. Kegaduhan politk yang berlatarbelakang kepentingan pribadi dan kelompok tidak boleh muncul kembali di tahun 2016 yang akan datang. Bila hal ini tidak diperhatikan, jangan salahkan bila tingkat keperayaan rakyat akan menurun secara dratis. DPR akan berada di titik paling nadzir. Partai politik sebagai produsen anggota dewan akan menerima dampaknya. Karena itu, para pemimpin partai politk harus menyadari. Bukankah kegaduhan selama ini juga akibat pimpinan partai atau elit politik yang tidak mampu memberi teladan? Wa Allahu Alam

         

         

          

Menimbang Pimpinan KPK Yang Baru

          Setelah  lebih dari satu bulan proses pemilihan calon pimpinan KPK mandeg di Komisi III DPR RI,  kemaren (17/12) Komisi yang dipimpin oleh Aziz Syamsuddin  itu telah memutuskan, memilih lima pimpinan KPK. Lima pimpinan terpilih itu adalah Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang. Mereka terpilih setelah dilakukan fit and proper test. Dari 10 capim KPK akan dipilih 5 pimpinan, yang akan menahkodai lembaga anti ruswah itu. Masyarakat sempat mempertanyakan kenapa Komisi III lamban memproses? Dugaan dan sepekulasi pun bermunculan. DPR dianggap bermain-main dan berusaha kembali melemahkan KPK dengan mengulur waktu hingga batas akhir.

          Terlepas dengan proses yang berjalan di Komisi III DPR, ada sebagian pihak yang mempertanyakan ketidaklolosan capim yang dianggap berpengalaman, teruji, memiliki rekan jejak yang baik seperti Busyroh Muqoddas dan Johan Budi. Terkait dengan hal itu, Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi III mengaku tidak tahu mengapa anggota tidak menjatuhkan pilihan pada mereka berdua. Berbeda dengan Aziz Syamsuddin, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menjelaskan bahwa alasan  Johan Budi dan Busyroh Muqoddas tidak dipilih karena faktor trauma. Menurutnya, sebagian anggota Komisi III mungkin ada yang pernah tersangkut pesoalan hukum di KPK saat kepemimpinan mereka berdua. Tapi yang pasti Komisi III telah mempertimbangkan, mengkaji lebih jauh. Bisa jadi, hal itu bertujuan untuk penyegaran di kepemimpinan KPK yang akan datang.

Profil singkat

          Untuk mengenal lebih jauh, berikut adalah profil singkat pimpinan KPK yang baru saja dipilih oleh Komisi III, pertama, Agus Rahardjo.  Adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengambilan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Agus juga pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Pada tahun 2010, karena kesibukannya di LKPP, ia memilih mengundurkan diri. Agus memfokuskan diri di LKPP.

          Kedua, Basaria Panjaitan. Seorang perwira tinggi Polri yang mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang. Ia merupakan calon yang mendapat dukungan penuh dari Wakapolri Komjen Budi Gunawan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Logistik Polri, Kasatnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur. Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau dan Batam. Terakhir, Basaria ditarik ke Mabes Polri menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

          Ketiga, Alexander Marwata. Adalah hakim ad hoc Pengadilan tindak Pidana Korupsi. Alexander merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) dan Universitas Indonisia (UI). Sebelum menjadi hakim, Alexander adalah salah satu auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

          Keempat, Laode Muhamad Syarif. Adalah seorang dosen di Universitas Hasanuddin sekaligus konsultan hukum lingkungan. Laode juga perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkama Agung RI.

          Kelima, Saut Situmorang. Adalah Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ia merupakan seorang akademisi yang mengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia. Pemilik PT Indonesia Cipta Investama itu pernah dipermaslahkan oleh Pansel terkait laporan bahwa perusahaannya merupakan tempat pencucian uang. Waktu itu, Saut menjelaskan bahwa perusahaan itu didirikan untuk memenuhi syarat saat dirinya ingin bergabung dengan komunitas peminta persaingan intelijen untuk mendapatkan modul sebagai bahan ajar mahasiswanya. (Nasional Kompas.com)

Catatan

          Sebagai lembaga negara yang memperoleh kepercayaan yang sangat tinggi dari rakyat dalam menegakkan hukum, memberantas tindak pidana korupsi, KPK telah mengalami berbagai upaya pelemahan. Tidak hanya pelemahan, bahkan usulan dan upaya  pembubaran pun telah dilakukan oleh berbagai pihak. Seperti diketahui, KPK berulang kali harus berhadapan (baca:berkonflik) secara terbuka dengan lembaga penegak hukum lain seperti Polri, Kejaksaan Agung. Upaya pelemahan juga datang dari gedung DPR. Tak heran sederet pimpinan KPK dipaksa berhenti memimpin lembaga super body itu lantaran dikriminalisasi oleh penegak hukum lain seperti Abraham Samad, Bambang Widjayanto. Tidak hanya pimpinan, penyidik KPK juga beresiko dikriminalkan seperti yang dialami Novel Baswedan.

Latar belakang di atas yang membuat masyarakat anti korupsi selalu mewaspadai, bahkan mencurigai setiap ada indikasi atau upaya pelemahan KPK. Termasuk dalam proses pemiihan capim KPK yang beberapa waktu lalu telah selesai dilakukan oleh DPR, para pagiat anti korupsi menduga banyak permainan, intrik, kepentingan politik di dalamnya. Berikut ini, menurut hemat saya, hal-hal yang menjadi keraguan publik terhadap pimpinan KPK yang baru. Pertama, proses pemilhan  syarat dengan nuansa politik. Kepentingan politik itu sangat terlihat dengan jelas saat proses sampai di gedung DPR. Masyarakat meyakini ada banyak konspirasi seperti persoalan molornya pelaksanaan seleksi, tidak terpilihnya Johan Budi dan Busyroh Muqoddas seperti yang telah disinggung sebelumnya.  Upaya pelemahan KPK oleh anggota DPR tidak hanya terkait dengan capim KPK, paling mutakhir soal dimasukkannya usulan revisi UU KPK pada porelegnas tahun 2015. Padahal revisi itu telah ditenntang oleh berbagai elemen pegiat anti korupsi. Presiden sendiri telah menundanya beberapa waktu lalu dengan alasan belum ada yang perlu direvisi.

Kedua, lolosanya capim yang integritas dan komitmennya diragukan publik seperti Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Saut Situmorang. Basaria Panjaitan yang banyak kalangan meyakini sebagai capim titipan Wakapolri Komjen Budi Gunawan itu komitmen terhadap pemberantasan korupsinya diragukan. Basaria pernah mengusulkan agar KPK melimpahkan penanganan kasus kepada kepolisian atau kejaksaan ketika sudah menemukan dua alat bukti. Jadi baginya, KPK cukup menjadi pengepul kasus korupsi. Alexander Marwata dikenal sebagai hakim yang sering melontarkan  pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan. Pada kurun waktu 4 tahun menjabat sebagai hakim ad hoc pengadilan Tipikor, Alexander Marwata sudah 10 kali mengeluarkan dissenting opinion dalam putusannya. Kemudian Saut Sitomurang pernah dipermasalahkan terkait PT Indonesia Cipta Investama miliknya yang diduga sebagai tempat pencucian uang seperti telah disebut di atas.

Ketiga, terkait kekayaan. Berbeda dengan pimpinan KPK sebelumnya yang dikenal sederhana, pimpinan KPK yang baru termasuk para miliarder. Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah bila diperoleh secara benar. Basaria Panjaitan merupan yang terkaya. Harta kekayaanya berjumlah 9 miliar lebih. Saut Situmorang mencapai 1,7 milar. Ia diketahui  memiliki mobil mewah, Jeep Rubicon seharga 1 milyar lebih. (http://www.rappler.com/indonesia)

Walhasil terpilihnya pimpinan KPK yang baru merupakan sebuah keputusan yang harus diterima oleh semua pihak karena telah melalui proses yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Persoalan ketidaksempurnaan proses, atau tidak idealnya pimpinan KPK terpilh itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengawasi, mendorong, mendukung kinerja mereka dalam memberantas para pelaku korupsi. Kita tunggu kerja nyata mereka. Di depan mata, banyak perkara menanti ketegasan mereka. Terakhir, saya mengucapkan selamat bekerja memberantas korupsi. Semoga pilihan Komisi III DPR tidak salah.Wa Allahu Alam

Dimuat di Harian Radar Cirebon, Rabu 23 Desember 2015

Setnop "Terpaksa" Mundur

          Tak dapat dipungkiri, manusia adalah makhluk Allah yang mulia. Kemulian manusia di atas  semua makhluk, termasuk malaikat. Kemulian manusia tergambar sangat jelas sejak awal penciptaannya. Allah SWT memerintahkan malaikat juga iblis untuk hormat kepada nabi Adam as, bapak manusia. Malaikat menaati, iblis menolak perintah.  Allah SWT memuliakan Adam as karena telah mengajarkannya berbagai pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki menjadikan Adam as lebih mulia dibanding dengan malaikat dan iblis.

          Lebih jauh, kemulian manusia dikarenakan akal yang dimilikinya. Akal tidak dianugrahkan Allah pada makhluk lain. Akal telah mengangkat derajat manusia. Karenanya akal harus dijaga. Tidak berfungsinya akal akan mejatuhkan manusia pada derajat terendah. Dalam Al Alquran dijelaskan, mereka yang memiliki mata tapi tak melihat, memilki telinga tapi tak mendengar, memilki akal tapi tak bisa berpikir diibaratkan seperti binatang, bahkan lebih sesat. Untuk itu, Allah SWT seringkali memperingatkan manusia, apakah kalian menggunakan akal? Apakah kalian berpikir?

          Akal menjadi sesuatu yang sangat berharga. Keberadaannya menunjukkan keberadaan manusia. Manusia yang tak berakal karena gila misalnya tak bisa lagi menyandang predikat manusia, sang khalifah bumi. Akal merupakan identitas manusia yang tak terpisahkan. Akal didefinisikan sebagai suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung luas pengalaman dan tingkat pendidikan, formal maupun informal, dari manusia pemiliknya. Jadi, akal bisa didefinisikan sebagai salah satu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisis, menilai apakah sesuai benar atau salah. (https://id.wikipedia.org/wiki/Akal)

          Akhir-akhir ini, publik dipusingkan dengan “Yang Mulia”. Sebuah sebutan yang khusus ditunjukkan kepada anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Dalam persidangan etik dengan teradu Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus papa minta saham,  MKD mengaharuskan pemanggilan atau penyebutan mereka dengan “Yang Mulia”. Entah apa motivasi dan tujuannya? Bisa jadi sebagai upaya menjaga kehormatan dan kemulian mereka secara verbal. Atau mereka sedang mempertahankan kemanusian  yang disandang, sebagai makhluk Allah yang termulia. Walau demikian, kehormatan dan kemulian mereka tetap dipertanyakan. Tentu bukan karena ungkapan “Yang Mulia” yang digunakan dalam persidangan tapi lebih jauh karena prilaku, sikap, pola pikir, logika yang dipertontonkan oleh mereka sendiri, yang jauh dari akal sehat.

          Ungkapan “Yang Mulia” bukan saja terasa ganjil di telinga, tapi menunujukkan bentuk feodalisme. Dan ungkapan itu sebenarnya sudah lama dihapus dari bumi Nusantara. Seperti yang diingatkan oleh Martin Hutabarat, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Parta Gerindra, bahwa sebutan “Yang Mulia” itu sudah dihapus  sejak 50 tahun yang lalu. Sebutan “Yang Mulia” telah dihapus oleh MPR dengan TAP MPR Nomor XXXXI/MPRS/1966 tentang Penggantian Sebutan “Paduka Yang Mulia” (PYM), “Yang Mulia (YM), “Paduka Tuan” (PT dengan sebutan Bapak/Ibu/ atau Saudara/Saudari.

Keputusan yang ditunggu

          Setelah kurang lebih satu bulan, kasus perpanjangan Freeport, pencatutan nama Presiden atau yang lebih dikenal dengan papa minta saham menjadi perhatian masyarakat, MKD telah menggelar sidang sebanyak empat kali. Tiga kali dilakukan terbuka, satu kali tertutup. MKD telah menyidangkan Sudirman Said sebagai pengadu, Setya Novanto sebagai teradu, dan dua orang saksi yakni Ma’ruf Syamsuddin serta Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan.  Dalam sidang MKD, rekaman pembicaraan Setya Novanto, Reza Chalid, dan  Ma’ruf Syamsuddin yang menjadi alat bukti diperdengarkan. Masyarakat dengan sangat jelas memahami betapa tidak etis pembicaran mereka.

          Kaitan dengan pertemuan,  baik Setya Novanto maupun Ma’ruf Syamsuddin telah mengakui, membenarkan. Bedanya, Setya Novanto  menolak rekaman dijadikan alat bukti karena dianggap ilegal. Setya Novanto juga  mempertanyakan kembali legal standing pengadu. Padahal dalam sidang sebelumnya MKD telah mendatangkan ahli bahasa untuk meminta pendapat terkait pasal tentang pengaduan. Dan MKD telah memutuskan untuk melanjutkan, memproses pengaduan Sudirman Said.

          Sepanjang persidangan, akrobatik politik dilakukan oleh anggota MKD. Berbagai cara, pola, logika ditampilkan. Sebagian anggota MKD sudah tak mampu melihat kebenaran dengan akal sehat. Logika mereka terlihat berputar-putar, mengesampingkan akal. Pertanyaanya, mampukah MKD menggunakan akal sehatnya dalam mengambil keputusan? Bila tidak, maka kemulian “Yang Mulia” akan menjadi bahan olok-olokan.

Rakyat dibuat gemas, kesal, dan marah menyaksikan mereka. Kepercayaan masyarakat pada MKD khususnya atau DPR umum berada pada titik paling rendah. Tokoh masyarakat hingga Presiden mengekspresikan kekesalan dan kemarahannya dengan cara dan logika masing-masing. Bahkan seorang sosiolog Imam Prasejo mengungkapkannya dengan puisi yang bernada pedas, ijinkan aku meludai wajahmu yang mulia.        

Dan kemaren (16/12) menjadi klimaknya, saat MKD mengambil keputusan. Sandiwara, akrobatik politik  kembali dipentaskan, ditampilkan oleh anggota MKD. Diawali penundaan sidang karena belum memenuhi kuorum, disusul pemecatan Akbar Faisal dari Hanura yang sangat mencurigakan. Kemudian berbalik sikap sebagian dari anggota MKD menunjukkan betapa sandiwara dimainkan dengan penuh intrik, strategi saling jegal. Sandiwara, akrobatik yang mengesampingkan akal sehat melalalikan mereka bahwa rakyat sudah cerdas. Lebih lagi keterbukaan yang tak  terbendung

Dan panggung politik pun diakhiri dengan pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR menjelang MKD memutuskan sanksi yang akan diambil. Walaupun kemunduran diri Setya Novanto dipahami oleh publik sebagai keterpaksaan karena keterdesakan, saat tak ada pilihan lain.

Akhir kata, kemulian “Yang Mulia” terselamatkan karena sebuah situasi dan kondisi.  Ujian kemulian belum selesai terlewati oleh MKD, situasi memutus. Setya Novanto mengundurkan diri. Akal sehat selama ini menjadi bahan permainkan para elit politik, anggota MKD. Ini harus menjadi pelajaran buat semua. Bahwa ke depan akal sehat, hati nurani harus jadi panglima. Akal harus menjadi penuntun. Maka kemulian akan menyertai kita semua.Wa Allahu Alam

Dimuat di Harian Umum Radar Cirebon,  Senin, 17 Desember 2015

PGRI Harus Profesional dan Mandiri

          Beberapa hari lalu (13/12), PGRI memperingati hari lahirnya yang ke 70. Bertempat di gelora Bung Karno, ribuan guru datang dari berbagai daerah. Mereka berdatangan mewakili daerah masing-masing. Nampaknya keberangkatan mereka ke Jakarta berdasarkan intruksi dari organisasi. Itu terlihat dari kehadiran setiap daerah, dari Aceh sampai Papua. Untuk daerah yang berdekatan dengan Jakarta pastinya lebih banyak, bisa jadi intrusksi sampai pada setiap kecamatan. Namun ada yang ganjil dari kegiatan cukup besar itu. Yakni keluarnya surat edaran dari Mendikbud dan Men PAN-RB yang melarang guru berangkat ke Jakarta. Alasanya, karena Hari Guru Nasional (HGN), yang kebetulan diambil dari hari lahir PGRI, telah dilaksanakan di tempat yang sama (GBK) pada tanggal 24 Nopember yang lalu.

          Perhelatan besar itu telah melahirkan kekecewaan para guru. Pasalnya, Presiden Jokowi yang dijanjikan akan datang oleh pengurus PGRI ternyata tak hadir. Kekecewaan guru atas ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam HUT PGRI ke 70 itu terlihat saat Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani membacakan sambutan Presiden. Puan Maharani disoraki oleh masa guru yang hadir.

          Tidak hanya Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan juga tidak hadir. Hal ini menimbulkan tanya di kalangan guru yang hadir. Menurut Anies, dirinya tak diundang. Ia menilai acara yang biasanya digelar bersamaan dengan Hari Guru Nasional (HGN) itu merupakan acara internal PGRI.  Jadi, tak masalah bila ia tak diundang, tak datang. Menurut Anies pemerintah secara resmi telah menggelar acar puncak HGN pada tanggal 24 Nopember yang lalu. Acara itu dihadiri oleh Presiden Jokowi.  Acara tersebut digelar oleh pemerintah untuk semua guru Indonesia dan bukan hanya untuk guru yang tergabung dalam satu organisasi tertntu. Hari Guru Nasional (HGN) ditetapkan lewat Keppres Nomor 78/1994 sebagai peringatan resmi negara. Dan kemaren (24/11), pemerintah untuk pertama kalinya  menyelenggarakan HGN sebagai sebuah acara negara untuk semua guru Indonesia. (http://news.liputan6.com/)

          Menurut hemat saya, ada beberapa pesan penting yang yang  harus dipahami oleh guru atas ketidakhadiran presiden. Pertama, pemerintah ingin merangkul semua organisasi guru yang ada. Pemerintah tidak ingin membedakan satu dengan yang lain. Semua diperlakukan secara sama. Dan itu diperlihatkan dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun ini. Dalam acara tersebut, pemerintah melibatkan, mengundang seluruh organisasi guru yang ada. Pemerintah tak mengistimewakan yang satu atas yang lain.

Kedua, PGRI diharapkan tidak terjebak pada politik praktis. Seperti diketahui oleh khalayak umum, PGRI selama ini sangat mendominasi para guru. Kemudian PGRI kerapkali dijadikan alat politik oleh pemerintah baik di pusat atau di daerah. Bahkan sampai saat ini, di beberapa daerah, PGRI masih digunakan tunggangan politik oleh oknum kepala daerah. Suara mereka dalam pemilihan apapun selalu diperebutkan oleh politisi. Dan saat itu, PGRI kerapkali mengarahkan suara guru ke pihak tertentu. Tentu itu tidak gratis, kepentingan senantiasa mengikuti. Ke depan, PGRI harus independen. PGRI tak boleh berpolitik. Ketidakhadiran presiden sebagai sinyal agar PGRI berlepas diri dari ketergantungan pada pemerintah.

          Ketiga, pemerintah memberi kesempatan yang sama pada semua organisasi guru untuk mengembangkan diri. Seperti diketahui, pasca reformasi PGRI tidak lagi mejadi satu-satunya organisasi guru di tanah air. Ada organisai guru yang lain seperti Federasi Guru Independen  Indonesia (FGII), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), juga yang lain. Pemerintah mendambahkan semua organisasi guru berkembang secara profesional, mandiri, dan independen. Karenanya, semua organisai guru harus fokus mengembangkan diri. Sebagai organisasi profesi, ormas-ormas itu harus mampu menghadirkan guru yang berkualitas dan profesional.   

Saran untuk PGRI

          Untuk menghadirkan PGRI yang lebih profesional, mandri, juga independen saya menyarankan hal-hal berikut, pertama, memisahkan guru dan dosen. Selama ini mereka bergabung dengan PGRI. Walau harus diakui, kepatuhan dan partisipasi pada organisasi,  para dosen tidak terlihat sama seklai. Walau demikian dosen telah mendominasi kepengurusan baik di tingkat kabupaten, propinsi, sampai pusat. Dosen lebih baik berkonsrntrasi mengembangkan, dan megemban misi tri darma perguruan tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pemisahan ini bukan berarti ketidaksukaan atas kehadiran dosen di PGRI, tetapi semata-mata untuk tujuan agar masing-masing dapat fokus pada fungsi dan profesionalismenya.

          Kedua, pengurus harus diseterilkan dari para pejabat. Selama ini pengurus PGRI didominasi oleh para pejabat seperti kepala dinas atau instansi di level kabupaten. Para pengurus idealnya adalah guru, bukan mantan guru, apalagi pejabat. Sehingga mereka mampu membawa organisasi guru terbesar itu menjadi profesional, maju. Sebab hanya guru yang mengetahui secara persis permasalahan yang dihadapi, juga solusi yang akan diambil. Kepentingan guru di level paling bawah seringkali tak terakomodasi dan terabaikan oleh PGRI karana pengurus yang bukan guru itu pada hakekatnya tak memahami pesoalan guru.

          Ketiga, PGRI harus netral, independen dan mandiri. PGRI tak boleh bergantung dengan pemerintah baik di daerah maupun pusat. PGRI tidak boleh terjebak pada kepentingan politik praktis di setiap levelnya. Ketergantungan PGRI pada pemerintah akan dengan mudah dimanfaatkan, dipolitisasi. Dan ini harus dihindari.

          Keempat, PGRI lebih fokus mengembangkan profesionalisme guru. PGRI harus mampu mengembangkan guru lebih profesional. Apalagi di era sertifikasi seperti sekarang, guru mendapat sorotan tajam, negatif dari masyarakat juga pemerintah. Profesionalisme guru dianggap tak berkembang, kenerja mereka dianggap stagnan setelah mereka menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Ini harus disikapi oleh PGRI. PGRI harus mendorong guru lebih profesional. Dengan demkian, keberadaan PGRI akan terasa.

          Akhir kata, ketidakhadiran Jokowi dalam HUT PGRI ke 70 kemaren harus dipahami secara positif. Ini sebuah sinyal dari presiden untuk PGRI agar dapat mandiri, tak bergantung pada pemerintah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan. PGRI harus melepaskan diri, tidak boleh lagi dimanfaatkan atau memanfaatkan, terjebak dalam kepentingan politik praktis. PGRI harus mampu keluar. Paradigma PGRI harus berubah. Berdasarkan pengalaman,  sejak orde baru, PGRI kerapkali menjadi atau dijadikan tungangan politik pihak tertentu. Hal ini yang mengahmbat kemandirian PGRI. PGRI tak lagi menjadi organisasi profesi yang mampu melahirkan, menghadirkan guru profesional seperti tuntutan pemerintah dalam program Tunjangan Guru Profesional (TPG).Wa Allau Alam